.webp)
WONOGIRI – Sebanyak 523 perangkat desa dari wilayah eks Distrik Purwantoro menggelar sarasehan dan pembinaan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Selasa (9/12/2025). Pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Laras Slogohimo Kecamatan Slogohimo, ini menjadi momentum bagi para perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan di tengah tantangan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno; Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono,; Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, Suyoto,; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Joko Purwidyatmo serta para Camat se-eks Distrik Purwantoro.
.jpg)
Dalam laporannya, Camat Purwantoro yang mewakili para Camat se-eks Distrik Purwantoro menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bupati. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan inisiasi dari para perangkat desa yang rindu bertatap muka dan berdialog langsung dengan Bupati yang telah menjabat hampir satu tahun ini.
”Kehadiran 523 perangkat desa hari ini adalah wujud antusiasme untuk bersinergi sekaligus berdiskusi mengenai pemerintahan desa,” ujarnya.
.jpg)
Sesi dialog menjadi momen ketika perwakilan perangkat desa menyuarakan keresahan mereka. Isu utama yang diangkat adalah mengenai Penghasilan Tetap (Siltap). Mereka meminta agar pembayaran Siltap dapat dilakukan secara rutin setiap bulan dan mengingat beban kerja di desa yang semakin berat namun belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, memaparkan kondisi riil keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Wonogiri saat ini tengah menghadapi masa efisiensi anggaran yang cukup ketat.
Hal senada ditegaskan oleh Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno. Ia menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan di berbagai lini, termasuk perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui penggabungan beberapa instansi
”Kami melakukan penggabungan OPD semata-mata dalam rangka efisiensi atau perampingan birokrasi agar anggaran lebih efektif. Kondisi APBD saat ini memang mengalami penurunan dana transfer dari pusat,” terang Setyo.
Bupati juga menekankan transparansi anggaran, di mana APBD Kabupaten Wonogiri terbuka untuk umum dan dapat diakses kapan saja melalui kanal digital yang tersedia.
.jpg)
Terkait tuntutan kesejahteraan, Bupati memberikan angin segar meski harus tertunda pelaksanaannya. Menutup acara sarasehan, Setyo Sukarno menyatakan bahwa aspirasi penyesuaian gaji perangkat desa setara dengan Golongan IIA diproyeksikan baru bisa direalisasikan pada tahun 2027.
”Sesuai aspirasi, gaji setara Golongan IIa akan kita upayakan realisasinya nanti di tahun 2027, menyesuaikan dengan kondisi pemulihan fiskal daerah,” pungkasnya.
Selain itu, Bupati juga mendorong desa untuk memanfaatkan potensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Potensi MBG ini harus bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Desa bisa menyediakan sayur-mayur dan bahan pangan lainnya dari tingkat masyarakat lokal,” tambahnya.
.jpg)
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Wonogiri, Joko Purwidyatmo, memberikan beberapa catatan teknis bagi pemerintah desa. Ia mengingatkan bahwa anggaran mandatory atau earmark dari pusat harus diterima dan dilaksanakan sesuai aturan.
.jpg)
Joko juga menyoroti beberapa poin penting terkait :
- Pilkades Serentak: Pemilihan Kepala Desa untuk 56 desa di Kabupaten Wonogiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2026
- Digitalisasi: Pemanfaatan Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan anggaran dana desa harus dioptimalkan.
- Aset Desa: Desa diminta segera melaporkan aset-aset yang saat ini digunakan atau dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk penertiban administrasi.
Penulis : Kontributor Kec. Slogohimo